Pembebasan Tanah oleh Pemerintah, antara De Jure dan De Facto

LEGAL OPINION

Question: Siapa-siapa saja yang wajib ikut digugat oleh kami sebagai warga pemilik tanah, saat hendak bersengketa besaran ganti-rugi pembelian tanah oleh pemerintah ke hadapan pengadilan?

Antara Perjanjian Hutang, Personal Guarantee, dan Cessie

LEGAL OPINION

Question: Sebaiknya membuat perjanjian personal (Personal Guarantee), dibuat secara terpisah dengan akta pokoknya berupa perjanjian hutang atau dijadikan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya saja?

Pencurian dalam Keluarga, Tetap Dipidana, Bahkan dengan Hukuman yang Diperberat oleh Hakim

LEGAL OPINION

Question: Bila yang melakukan pencurian, pelakunya ternyata adalah anggota keluarga sendiri, apa juga bisa dipidana karena mencuri?

Menggugat Perjanjian agar Dibatalkan karena Penipuan / Pemalsuan

LEGAL OPINION

Question: Tertipu saya, perjanjian yang dulunya bisa sampai dibuat karena adanya tipu-muslihat itu, kini mau saya gugat agar dibatalkan oleh pengadilan. Bagaimana pandangan hukumnya?

Keberatan Aset Milik Pihak Ketiga Disita Pidana Pencucian Uang

LEGAL OPINION

Question: Mobil milik keluarga saya disita oleh pihak Jaksa, terseret dalam kasus pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh pemilik lama dari kendaraan itu, lalu oleh hakim dalam putusannya dinyatakan agar mobil sitaan ini diserakan kepada pihak korban. Padahal, mengenal si pelaku ataupun si korban pun saya tidak, karena mobil “second” itu saya beli di showroom.

Apa yang bisa ditempuh untuk mengembalikan mobil milik saya ke tangan saya? Bukanlah saya yang bisa mengajukan banding atas putusan hakim pidana itu, tapi Jaksa, dan Jaksa juga yang dalam surat tuntutannya meminta agar hakim memerintahkan barang bukti mobil sitaan dikembalikan kepada pihak korban dari si terdakwa.

Akta Dibawah Tangan Perjanjian dengan Jaminan Fidusia

LEGAL OPINION

Question: Sebetulnya apakah perjanjian hutang-piutang dengan fidusia, itu perjanjiannya wajib dibuat notaris atau bisa juga sifatnya cukup dibuat “dibawah tangan”? Jangan sampai biaya buat aktanya yang bila diwajibkan dibuat oleh notaris, justru lebih mahal daripada objek pembiayaannya seperti kendaraan roda dua.

Menikmati Uang Hasil Penipuan / Penggelapan, Menjadi Faktor Pemberat Vonis Hukuman Pidana

LEGAL OPINION

Question: Bila ada karyawan yang gelapkan uang perusahaan, tapi tak mau dikembalikan sekalipun ia sudah dijadikan terdakwa di persidangan, artinya uang perusahaan itu sudah ia “makan”. Jika sudah samapai seperti itu, besaran hukuman penjara bagi yang bersangkutan bagaimana nantinya?

Hukuman Pidana yang Sekaligus Memulihkan Hak Perdata Korban, Kiat Menggabungkan Tuntutan Pidana dan Gugatan Perdata

LEGAL OPINION

Question: Apa benar, untuk bisa dikembalikan kerugian korban, maka hanya bisa gugat perdata, tak bisa lapor pidana si pelaku penipuan ataupun penggelapan uang milik perusahaan kami yang jadi pihak korban? Atau harus ajukan keduanya sekaligus, gugat dan menuntut pidana?

Sebaiknya Pilih Leasing ataukah Kredit Kendaraan Bermotor

LEGAL OPINION

Question: Perusahaan kami bergerak dibidang alat-alat berat. Untuk memenuhi kebutuhan alat-alat berat untuk operasional kantor, sebaiknya perusahaan kami memakai leasing atau kredit ke bank?

Perbedaan Istri Memberikan Persetujuan Vs. Ikut Menanda-Tangani Akta Kredit sebagai Debitor ataupun Penjamin Personal Guarantee

LEGAL OPINION

Question: Bila seseorang hendak kami mintakan sebagai penjamin perseorangan (personal guarantee / borgtocht), sebetulnya istrinya itu cukup kami mintakan “persetujuannya”, atau si istri juga harus didudukkan sebagai pihak yang “ikut tanda-tangan” pemberian jaminan perseorangan itu sebagai juga penjamin perseorangan sehingga seolah ada dua orang yang saling memberikan jaminan perseorangan, yakni pasangan suami-istri itu?

Kreditor Tidak Tampil Sejak Semula Debitor Pailit (Terlambat Mendaftarkan Piutang Kepada Kurator), Bukan Artinya Hak Tagih Atas Boedel Pailit Menjadi Hangus

LEGAL OPINION

AGUNAN MILIK PENJAMIN (PIHAK KETIGA), BUKANLAH BOEDEL PAILIT YANG DAPAT DIEKSEKUSI KETIKA DEBITOR JATUH PAILIT

Question: Tidak setiap hari kita bisa baca koran yang jumlah mereknya begitu banyak beredar di pasaran, untuk bisa pantau apa debitor kita masih operasional atau sudah pailit. Tiba-tiba saja si debitor sudah jatuh pailit, tiba-tiba saja harta pailit debitor sudah dieksekusi kurator dan dibagi-bagikan. Jika kita sebagai kreditor terlambat catatkan piutang pada pihak kurator yang melakukan pemberesan harta pailit, apa artinya tidak lagi berhak minta pelunasan?

Diperiksa sebagai Tersangka Tanpa Didampingi Pengacara saat Pembuatan BAP Polisi

LEGAL OPINION

Question: Jika saat diperiksa polisi, pembuatan BAP-nya (berita acara pemeriksaan dalam rangka penyidikan) tidak ada pengacara yang menemani pihak tersangka, apa itu nantinya bisa jadi alasan untuk anulir BAP itu saat menjadi terdakwa di depan hakim persidangan pidana?

PHK akibat Tidak Mencapai Target Kinerja, Disamakan dengan Efisiensi

LEGAL OPINION

Question: Rasanya mudah sekali cari-cari alasan untuk bisa memecat karyawan bagian marketing dengan alasan yang memang sengaja dibuat-buat. Misal manajemen buat target yang tidak masuk akal bagi penjualan yang harus dipenuhi oleh staf marketing. Ketika target tidak tercapai, lalu dibilang tidak becus bekerja, tidak melakukan upaya yang optimal. Padahal staf marketing mana yang tidak mau memenuhi target? Seringkali staf marketing mengejar bonus dari hasil penjualan, bukan gaji pokok yang kecil nominalnya. Jika manajemen sudah buat target yang kelewat tinggi, sama artinya staf marketing hanya bisa pasrah dipecat?

Pemilik Badan Hukum Perseroan Terbatas dapat Dipidana terkait Kegiatan Ilegal Perusahaan

LEGAL OPINION

Question: Bukankah perusahaan seperti PT (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang artinya subjek hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari tanggung-jawab pemilik sahamnya? Jika secara perdata saja si pemegang saham PT maupun pengurusnya dapat silih-berganti dan yang memiliki “hak serta kewajiban” ialah badan hukum PT itu sendiri, bagaimana dari segi hukum pidananya, apa bisa mengancam pribadi orang yang menjabat sebagai pengurus ataupun sebagai pemegang saham pengendali?

PTUN Seyogianya Mengakomodasi Kepentingan warga Terkait Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara

LEGAL OPINION

Question: Tempo waktu untuk beracara di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) adalah beberapa bulan saja sejak kita tahu adanya surat keputusan ataupun penetapan dari suatu pejabat negara atau instansi pemerintah. Tapi bagaimana kita dapat mengajukan gugatan jika salinan dari surat yang akan jadi objek sengketa saja kita tidak punya? Bagaimana mau menggugat, dan apanya yang mau digugat, bila nomor surat dan tanggalnya saja kita tidak punya data sementara pihak pemerintah tak mau memberi kami akses atas dokumen tersebut meski hanya untuk salinannya saja?

Syarat Vonis Pidana Masa Percobaan, antara Aturan dan Praktik Pengadilan

LEGAL OPINION

Question: Hukuman berupa masa percobaan dalam vonis pidana, itu hanya bisa dijatuhkan dalam perkara tindak pidana ringan, atau seluruh jenis pasal kejahatan bisa juga dijatuhkan pidana masa percobaan? Apakah si terdakwa harus bayar ganti-rugi ke korban pelapor, untuk bisa dapat putusan pidana masa percobaan?

Tiadanya Beban Pembuktian Terbalik Pasien Vs. Rumah Sakit dan Dokter

LEGAL OPINION

TIDAK SEYOGIANYA HAKIM MENUNTUT HAL YANG TIDAK MUNGKIN DAPAT DIPENUHI OLEH PIHAK PENGGUGAT YANG BERPOSISI LEBIH LEMAH

Question: Sejauh apa kemungkinan berhasilnya pasien menggugat kelalaian rumah sakit sehingga pasien alih-alih membaik justru mengalami sakit yang lain? Sebaiknya langsung gugat, atau lapor ke lembaga penegak etik kedokteran terlebih dahulu?

Hak Pekerja untuk Menggugat Pengunduran Diri yang Mengandung Cacat Kehendak, Konteks Syarat Formil

LEGAL OPINION

Question: Yang namanya mengundurkan diri atau pengunduran diri (sebagai pekerja) dari perusahaan, apa masih dimungkinkan menggugat perusahaan dengan mempermasalahkan pengunduran diri itu? Bukankah yang namanya mengundurkan diri, dulu dilakukan oleh pihak si pekerja sendiri?

Ketentuan Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk Kredit Mikro dan Kecil

LEGAL OPINION

Question: Untuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), aturan mainnya seperti apa terkait surat kuasa pembebanan hak tanggungan objek rumah yang nantinya akan diberi fasilitas kredit bagi debitor? Masalahnya, objek sertifikat tanah rumahnya belum atas nama si calon debitor, tapi masih berupa sertifikat induk atas nama pihak developer, sehingga tidak bisa ketika kucuran kredit diberikan disaat bersamaan seketika itu juga objek rumah dijadikan agunan dengan ikatan hak tanggungan.

Alat Pembuktian Kepemilikan Bidang Tanah yang Belum Bersertifikat

LEGAL OPINION

Question: Jika bidang tanah sudah dibuatkan sertifikat tanah dari BPN, maka itu jadi bukti siapa pemilik tanah yang paling sah dan paling berhak. Tapi bagaimana jika bidang tanahnya masih belum bersertifikat, alat bukti apa yang dapat membuktikan pihak siapa yang paling berhak bila nantinya ada sengketa dengan pihak lain yang juga mengaku sebagai pemilik?

KETIKA HAKIM PENGADILAN MENJATUHKAN VONIS PUTUSAN DIBAWAH ANCAMAN HUKUMAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG

LEGAL OPINION

Pejabat Bank Menggelapkan Dana Nasabah, Divonis Penjara Berdasarkan Undang-Undang Perbankan

Question: Bila ada pejabat bank itu sendiri yang gelapkan dana nasabah pemilik deposito, seolah-olah nasabah mencairkan deposito padahal tidak pernah mencairkan, sehingga nasabah merugi kehilangan dana dalam depositonya, ancaman pidananya sampai sejauh apa penjaranya? Apa mungkin, si pelakunya dihukum kurang dari apa yang sudah diatur undang-undang?

Menggelapkan Aset Perusahaan dengan Nominal yang Hanya Beberapa Juta Rupiah, Tetap Dipidana Penjara

LEGAL OPINION

Question: Sebetulnya jika diam-diam (tanpa izin) kantor, ada karyawan yang menjual beberapa inventaris lama kantor ke pasar loak yang tampaknya memang hanya sudah menjadi barang bekas teronggok di gudang kantor, dan hasil penjualan barang-barang bekas itu ke pengepul tidak sampai puluhan juta rupiah, apa tetap bisa ada ancaman pidananya jika dilaporkan?

Batas Waktu Mengajukan Kasasi di Pengadilan Negeri, Bersifat Imperatif dan Terbatas

LEGAL OPINION

Question: Sekarang ini tren-nya masyarakat sudah tidak lagi bergantung pada jasa advokat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga untuk apa lagi membayar fee pengacara yang bombastis mencapai nilai ratusan juta yang belum tentu berfaedah. Zaman sudah berubah. Sepanjang sudah mengantungi data hukum relevan yang memadai, maju sendiri juga sekarang sudah bisa. Tapi bagaimana jika ingin melakukan kasasi, syarat apa saja yang paling penting untuk perlu diketahui oleh masyarakat awam hukum?

Pasca Putusan Perkara Perdata, PTUN Tidak Lagi Memiliki Yurisdiksi Memeriksa dan Memutus Sengketa Tanah

LEGAL OPINION

Question: Dulu sudah pernah ada putusan dari Pengadilan Negeri (perkara perdata), yang mana hakim memberi putusan bahwa bidang tanah ini adalah milik keluarga kami. Saat ini bila kami hendak membuat sertifikat tanah untuk bidang tanah ini, apa ada kemungkinan sertifikat tanah kami nantinya digugat lagi ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) oleh mereka?

Sifat Kejahatan Pidana Penipuan itu Sendiri sebagai Faktor Pemberat Vonis Hukuman Pengadilan

LEGAL OPINION

Question: Saya sebagai korban penipuan, tidak rela kalau pelaku yang sudah menipu uang saya, hanya dihukum kurungan penjara selama beberapa bulan. Itu tidak adil bagi korban penipuan. Lazimnya bagaimana hukuman bagi pelaku penipuan bila dilaporkan dan diproses pidananya?

Pidana Penjara Politik Uang, Delik Pemilu Money Politic

LEGAL OPINION

JENIS KETERANGAN SAKSI “KATANYA” (DE AUDITU) YANG MEMILIKI NILAI PEMBUKTIAN MATERIIL DI MATA HAKIM PERKARA PIDANA

Question: Ada oknum-oknum kader partai atau tim sukses mereka yang melakukan “serangan fajar”, itu benar-benar bisa dipidana atau hanya sekadar ancaman belaka?

Menggugat Blokir oleh Kantor Pertanahan ke Pengadilan Negeri, Bukan Monopoli Yurisdiksi PTUN

LEGAL OPINION

Question: Sertifikat tanah keluarga kami digugat orang, lalu BPN blokir tanah milik kami itu. Jika tidak ada penetapan sita jaminan dari pengadilan, berarti semestinya dalam tempo 1 bulan maka blokir tanah sudah harus dicabut oleh BPN. Masalahnya hingga saat kini BPN masih juga memblokir, tak izinkan kami untuk jual tanah milik kami ke orang lain. Jika mau gugat BPN ke PTUN, kejadian ini sudah tahunan, PTUN sudah tidak lagi berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Apa masih terbuka kemungkinan menggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BPN ke PN (Pengadilan Negeri)?

PIDANA PENJARA AKIBAT DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya di Indonesia ada aturan atau undang-undang yang melarang warga negaranya untuk berperilaku yang menunjukkan suatu sikap permusuhan atau kebencian (diskriminasi) terkait ras, golongan, atau terhadap etnik tertentu?

Akibat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tidak Didaftarkan oleh Pemberi Kerja

LEGAL OPINION

TIDAK MENCAPAI TARGET KERJA TIDAK IDENTIK KESALAHAN PIHAK PEKERJA, MAHKAMAH AGUNG MENGAKUI KEMUNGKINAN ADANYA FAKTOR EKSTERNAL DILUAR KINERJA PEGAWAI. SUDAH TIDAK ZAMANNYA MEM-PHK PEKERJA DENGAN ALASAN TIDAK MENCAPAI TARGET.

Question: PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang bila tidak didaftarkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang dibidang ketenagakerjaan setempat, ada ancaman hukumannya menurut aturan hukum ketenagakerjaan, aturan dan ancaman demikian hanya sekadar aturan “diatas kertas” atau memang betul-betul diterapkan hakim dalam praktiknya bila sampai PKWT itu ternyata tidak didaftarkan oleh penanggung-jawab perusahaan?

Sertifikat Tanah Tumpang-Tindih, Salah Kaprah Memaknai Umur Sertifikat Dibandingkan Umur Alas Hak

LEGAL OPINION

Question: Jika ada sertifikat tanah yang bidang tanahnya ternyata saling bertumpang-tindih separuhnya dengan sertifikat tanah punya orang lain, sertifikat punya siapa yang akan dimenangkan oleh pengadilan bila masalah ini dibawa ke jalur hukum?

Resiko Yuridis Terlambat Mengajukan Perpanjangan Izin Lokasi Pertanahan

LEGAL OPINION

Question: Jika mau mengajukan perpanjangan izin terkait penggunaan tanah, sebaiknya diajukan jauh-jauh hari sebelum masa berlaku perizinan benar-benar berakhir, atau bisa setelah izin habis masa berlakunya baru diajukan?

Antara Pencurian & Penggelapan dalam Jabatan

LEGAL OPINION

Question: Jika ada pegawai yang ketika menerima uang pembayaran dari pembeli, tapi ternyata tak semua uang pembayaran itu diserahkannya ke dalam kas kantor, itu masuknya sebagai pidana pencurian atau penggelapan?

Tidak Cermat Menyusun Detail Dalil dalam Surat Gugatan Terkait Tanah, Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga

LEGAL OPINION

Question: Jika mau beli tanah secara kolektif dari masyarakat adat, cukup disebut luas total bidang tanah yang dibeli dari mereka, atau setiap penjual musti juga dirinci luas dan batas-batas bidang tanahnya satu per satu yang agak merepotkan karena jual-beli bersifat kolektif dengan banyak warga masyarakat adat setempat?

RESIKO PALING BESAR MENUNDA-NUNDA GUGATAN PERDATA

LEGAL OPINION

Seluruh Ahli Waris Tidak Ikut Digugat, Formalitas Kaku Dibalik Hukum Acara Perdata

Question: Orang yang hendak kami gugat, tiba-tiba meninggal dunia. Masalahnya, bagaimana cara kami bisa tahu siapa saja nama para ahli warisnya orang itu? Kami tahu bila seseorang meninggal, maka kewajibannya (tanggung-gugat) juga beralih kepada ahli waris, tapi mana kami bisa mengetahui siapa saja atau berapa banyak ahli warisnya?

Bukankah semestinya subjek hukum yang dijadikan tergugat, adalah si almarhum, ahli waris mana saja yang mau tampil sendiri ke pengadilan nantinya siapa untuk mewakili almarhum, bukan urusan kami, tapi urusan internal keluarga mereka sendiri. kenapa jadi kami yang harus dipusingkan?

Kerugian Menggugat Tanpa Dasar Hukum yang Sahih, Digugat Balik Rekonvensi

LEGAL OPINION

Question: Ada orang yang mengancam mau gugat kami, dia mau gugat kami untuk rebut tanah kami. Dia mengklaim seenaknya, lalu kami mau digugat seenaknya. Sebenarnya keadilan hukum itu dimana, orang punya tanah bisa digugat seenaknya oleh orang lain? Bukankah untuk hidup tenang tanpa diganggu ketenangan hidup kita, adalah hak asasi?

Modus yang Sempurna untuk Memutus Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya aturan harus bayar kompensasi sisa masa kerja dalam PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) jika kami lakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) sebelum kontrak kerjanya betul-betul sudah berakhir, juga berlaku sama aturannya untuk TKA (Tenaga Kerja Asing) yang digunakan oleh perusahaan? Bagaimana jika TKA itu menjabat sebagai direktur di kantor kami, bisa juga kami copot dan ganti sewaktu-waktu tanpa resiko harus bayar ini-itu?

Sertifikat Tanah Disita Pengadilan, Menjadi Agunan Kredit, dan BPN Menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan

LEGAL OPINION

Question: Apakah mungkin, sertifikat tanah yang sudah disita oleh pengadilan, bisa dijaminkan ke bank?

Gugatan Sengketa Tanah yang Tidak Tepat Sasaran, Tidak Rasional Mengakibatkan Mubazir

LEGAL OPINION

Question: Apa hal yang paling penting yang harus diperhatikan secara seksama, bila kita mau mendalilkan bahwa sebidang tanah yang sedang disengketakan itu benar-benar milik kita? Ada pihak lain yang mengklaim mereka yang punya seluruh bidang tanah itu, meski sebenarnya mereka hanya punya sebagian kecil dari tanah itu.

Menguji Materiil Surat Edaran Mahkamah Agung ke MA RI, Niscaya atau Kemustahilan?

LEGAL OPINION

Question: Ibarat meminta Mahkamah Agung untuk “jeruk makan jeruk”, sebetulnya apa bisa peluang memohon uji materiil peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung itu sendiri, semisal bila ada warga keberatan terhadap satu atau beberapa pengaturan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut?

Antara Kodrat Deterministik Genetik Kriminal & Daya Pilihan Bebas Manusia Berakal Budi, Hukum Pidana Tidak Pernah Mempertimbangkan Faktor GENOM

ARTIKEL HUKUM

David Hume (Hume’s Fork) : “Entah perbuatan kita telah ditakdirkan, sehingga kita terbebas dari tanggung jawab, atau terjadi begitu saja akibat sejumlah peristiwa acak, sehingga kita pun tidak usah bertanggung-jawab.”

Pernahkan hakim maupun legislator pembentuk undang-undang memperhatikan serta memperhitungkan faktor diluar niat batin pelaku kejahatan, seperti telah dibuktikan adanya “Faktor X” yang ditemukan oleh para ahli neurologi modern? Sebagaimana kita ketahui, kode genetik manusia telah berhasil dipetakan dalam beberapa dasawarsa terakhir, mengungkap berbagai misteri yang tidak pernah terpikirkan oleh para juris di pengadilan.