Alat Pembuktian Kepemilikan Bidang Tanah yang Belum Bersertifikat

LEGAL OPINION

Question: Jika bidang tanah sudah dibuatkan sertifikat tanah dari BPN, maka itu jadi bukti siapa pemilik tanah yang paling sah dan paling berhak. Tapi bagaimana jika bidang tanahnya masih belum bersertifikat, alat bukti apa yang dapat membuktikan pihak siapa yang paling berhak bila nantinya ada sengketa dengan pihak lain yang juga mengaku sebagai pemilik?

KETIKA HAKIM PENGADILAN MENJATUHKAN VONIS PUTUSAN DIBAWAH ANCAMAN HUKUMAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG

LEGAL OPINION

Pejabat Bank Menggelapkan Dana Nasabah, Divonis Penjara Berdasarkan Undang-Undang Perbankan

Question: Bila ada pejabat bank itu sendiri yang gelapkan dana nasabah pemilik deposito, seolah-olah nasabah mencairkan deposito padahal tidak pernah mencairkan, sehingga nasabah merugi kehilangan dana dalam depositonya, ancaman pidananya sampai sejauh apa penjaranya? Apa mungkin, si pelakunya dihukum kurang dari apa yang sudah diatur undang-undang?

Menggelapkan Aset Perusahaan dengan Nominal yang Hanya Beberapa Juta Rupiah, Tetap Dipidana Penjara

LEGAL OPINION

Question: Sebetulnya jika diam-diam (tanpa izin) kantor, ada karyawan yang menjual beberapa inventaris lama kantor ke pasar loak yang tampaknya memang hanya sudah menjadi barang bekas teronggok di gudang kantor, dan hasil penjualan barang-barang bekas itu ke pengepul tidak sampai puluhan juta rupiah, apa tetap bisa ada ancaman pidananya jika dilaporkan?

Batas Waktu Mengajukan Kasasi di Pengadilan Negeri, Bersifat Imperatif dan Terbatas

LEGAL OPINION

Question: Sekarang ini tren-nya masyarakat sudah tidak lagi bergantung pada jasa advokat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga untuk apa lagi membayar fee pengacara yang bombastis mencapai nilai ratusan juta yang belum tentu berfaedah. Zaman sudah berubah. Sepanjang sudah mengantungi data hukum relevan yang memadai, maju sendiri juga sekarang sudah bisa. Tapi bagaimana jika ingin melakukan kasasi, syarat apa saja yang paling penting untuk perlu diketahui oleh masyarakat awam hukum?

Pasca Putusan Perkara Perdata, PTUN Tidak Lagi Memiliki Yurisdiksi Memeriksa dan Memutus Sengketa Tanah

LEGAL OPINION

Question: Dulu sudah pernah ada putusan dari Pengadilan Negeri (perkara perdata), yang mana hakim memberi putusan bahwa bidang tanah ini adalah milik keluarga kami. Saat ini bila kami hendak membuat sertifikat tanah untuk bidang tanah ini, apa ada kemungkinan sertifikat tanah kami nantinya digugat lagi ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) oleh mereka?

Sifat Kejahatan Pidana Penipuan itu Sendiri sebagai Faktor Pemberat Vonis Hukuman Pengadilan

LEGAL OPINION

Question: Saya sebagai korban penipuan, tidak rela kalau pelaku yang sudah menipu uang saya, hanya dihukum kurungan penjara selama beberapa bulan. Itu tidak adil bagi korban penipuan. Lazimnya bagaimana hukuman bagi pelaku penipuan bila dilaporkan dan diproses pidananya?

Pidana Penjara Politik Uang, Delik Pemilu Money Politic

LEGAL OPINION

JENIS KETERANGAN SAKSI “KATANYA” (DE AUDITU) YANG MEMILIKI NILAI PEMBUKTIAN MATERIIL DI MATA HAKIM PERKARA PIDANA

Question: Ada oknum-oknum kader partai atau tim sukses mereka yang melakukan “serangan fajar”, itu benar-benar bisa dipidana atau hanya sekadar ancaman belaka?

Menggugat Blokir oleh Kantor Pertanahan ke Pengadilan Negeri, Bukan Monopoli Yurisdiksi PTUN

LEGAL OPINION

Question: Sertifikat tanah keluarga kami digugat orang, lalu BPN blokir tanah milik kami itu. Jika tidak ada penetapan sita jaminan dari pengadilan, berarti semestinya dalam tempo 1 bulan maka blokir tanah sudah harus dicabut oleh BPN. Masalahnya hingga saat kini BPN masih juga memblokir, tak izinkan kami untuk jual tanah milik kami ke orang lain. Jika mau gugat BPN ke PTUN, kejadian ini sudah tahunan, PTUN sudah tidak lagi berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Apa masih terbuka kemungkinan menggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BPN ke PN (Pengadilan Negeri)?

PIDANA PENJARA AKIBAT DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya di Indonesia ada aturan atau undang-undang yang melarang warga negaranya untuk berperilaku yang menunjukkan suatu sikap permusuhan atau kebencian (diskriminasi) terkait ras, golongan, atau terhadap etnik tertentu?

Akibat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tidak Didaftarkan oleh Pemberi Kerja

LEGAL OPINION

TIDAK MENCAPAI TARGET KERJA TIDAK IDENTIK KESALAHAN PIHAK PEKERJA, MAHKAMAH AGUNG MENGAKUI KEMUNGKINAN ADANYA FAKTOR EKSTERNAL DILUAR KINERJA PEGAWAI. SUDAH TIDAK ZAMANNYA MEM-PHK PEKERJA DENGAN ALASAN TIDAK MENCAPAI TARGET.

Question: PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang bila tidak didaftarkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang dibidang ketenagakerjaan setempat, ada ancaman hukumannya menurut aturan hukum ketenagakerjaan, aturan dan ancaman demikian hanya sekadar aturan “diatas kertas” atau memang betul-betul diterapkan hakim dalam praktiknya bila sampai PKWT itu ternyata tidak didaftarkan oleh penanggung-jawab perusahaan?

Sertifikat Tanah Tumpang-Tindih, Salah Kaprah Memaknai Umur Sertifikat Dibandingkan Umur Alas Hak

LEGAL OPINION

Question: Jika ada sertifikat tanah yang bidang tanahnya ternyata saling bertumpang-tindih separuhnya dengan sertifikat tanah punya orang lain, sertifikat punya siapa yang akan dimenangkan oleh pengadilan bila masalah ini dibawa ke jalur hukum?

Resiko Yuridis Terlambat Mengajukan Perpanjangan Izin Lokasi Pertanahan

LEGAL OPINION

Question: Jika mau mengajukan perpanjangan izin terkait penggunaan tanah, sebaiknya diajukan jauh-jauh hari sebelum masa berlaku perizinan benar-benar berakhir, atau bisa setelah izin habis masa berlakunya baru diajukan?

Antara Pencurian & Penggelapan dalam Jabatan

LEGAL OPINION

Question: Jika ada pegawai yang ketika menerima uang pembayaran dari pembeli, tapi ternyata tak semua uang pembayaran itu diserahkannya ke dalam kas kantor, itu masuknya sebagai pidana pencurian atau penggelapan?

Tidak Cermat Menyusun Detail Dalil dalam Surat Gugatan Terkait Tanah, Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga

LEGAL OPINION

Question: Jika mau beli tanah secara kolektif dari masyarakat adat, cukup disebut luas total bidang tanah yang dibeli dari mereka, atau setiap penjual musti juga dirinci luas dan batas-batas bidang tanahnya satu per satu yang agak merepotkan karena jual-beli bersifat kolektif dengan banyak warga masyarakat adat setempat?

RESIKO PALING BESAR MENUNDA-NUNDA GUGATAN PERDATA

LEGAL OPINION

Seluruh Ahli Waris Tidak Ikut Digugat, Formalitas Kaku Dibalik Hukum Acara Perdata

Question: Orang yang hendak kami gugat, tiba-tiba meninggal dunia. Masalahnya, bagaimana cara kami bisa tahu siapa saja nama para ahli warisnya orang itu? Kami tahu bila seseorang meninggal, maka kewajibannya (tanggung-gugat) juga beralih kepada ahli waris, tapi mana kami bisa mengetahui siapa saja atau berapa banyak ahli warisnya?

Bukankah semestinya subjek hukum yang dijadikan tergugat, adalah si almarhum, ahli waris mana saja yang mau tampil sendiri ke pengadilan nantinya siapa untuk mewakili almarhum, bukan urusan kami, tapi urusan internal keluarga mereka sendiri. kenapa jadi kami yang harus dipusingkan?

Kerugian Menggugat Tanpa Dasar Hukum yang Sahih, Digugat Balik Rekonvensi

LEGAL OPINION

Question: Ada orang yang mengancam mau gugat kami, dia mau gugat kami untuk rebut tanah kami. Dia mengklaim seenaknya, lalu kami mau digugat seenaknya. Sebenarnya keadilan hukum itu dimana, orang punya tanah bisa digugat seenaknya oleh orang lain? Bukankah untuk hidup tenang tanpa diganggu ketenangan hidup kita, adalah hak asasi?

Modus yang Sempurna untuk Memutus Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya aturan harus bayar kompensasi sisa masa kerja dalam PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) jika kami lakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) sebelum kontrak kerjanya betul-betul sudah berakhir, juga berlaku sama aturannya untuk TKA (Tenaga Kerja Asing) yang digunakan oleh perusahaan? Bagaimana jika TKA itu menjabat sebagai direktur di kantor kami, bisa juga kami copot dan ganti sewaktu-waktu tanpa resiko harus bayar ini-itu?